Oknum Kanit Reskrim Polsek Sigaluh Diduga Langgar Perkap Pasal 108 dan Perkap No.7 dan No.2 Tentang Waskat
Banjarnegara, B.Investigasi.com - Dugaan pelanggaran prosedur penanganan laporan informasi peredaran obat golongan G terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Sebuah tempat (Warung) di Jalan Randegan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menjual obat-obatan daftar G, Tramadol dan Hexymer secara bebas tanpa resep dokter.
Dibenarkan oleh bos obat tramadol yang mengaku bernama Rijal, melalui pesan Whatshapnya mengatakan bahwa semua warung yang menjual obat tramadol dan exymer di Wilayah Kabupaten Banjar itu miliknya. "Saya pemilik warung yang abang laporkan ke Polsek, kalau bisa pemberitaanya dihapus atas arahan pak kanit. Kara Rijal Pada wartawan
Sedangkan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat ilegal kembali menuai pertanyaan, Alih alih menindaklanjuti laporan Awak media, Oknum Kanit Reskrim Polsek Sigaluh justru bungkam seribu bahasa, Saat di konfirmasi melalui pesan singkat. Senin (26/10/2026)
Menurut Perpol Nomor 2 Tahun 2024 Mengatur tentang pengelolaan pengaduan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan.
Di kutip dari Pasal 108 KUHAP mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana. Ayat (1) menegaskan setiap orang yang mengalami, melihat, atau mengetahui tindak pidana berhak melapor. Dan melanggar perkap No.7 Tahun 2022 Tentang aturan Kode Etik Profesi Polri.
"Pasal 5 huruf b: Anggota wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.
"Pasal 8 huruf c: Dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan masyarakat.
" Sanksi: mulai dari teguran, demosi, sampai PTDH kalau terbukti berat.
"Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
" Pasal 5 huruf a: Melaksanakan tugas dengan pengabdian, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab.
Warga berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek Sigaluh, segera bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan exhymer.
“Bapak saya mohon di sampaikan kepada aparat kepolisian, khusus Kapolsek Sigaluh, untuk segera bertindak tegas" ujar salah seorang warga. Kami sebagai masyarakat merasa risau dan takut atas bebas nya penjualan obat obatan yang ada di wilayah kami,” tambahnya.
Sesuai dengan pasal 435 Undang-undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu polisi juga mensangkakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. (Red/Tim)

Posting Komentar